Rapat Kerja Khusus Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Meta Deskripsi: Artikel ini mengulas secara informatif dan edukatif pelaksanaan Rapat Kerja Khusus Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan bersama para camat dan Kepala desa yang berada pada Lokasi Prioritas (LOKPRI) Kawasan Perbatasan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil Rakor Perencanaan dan Pengendalian BWN-KP 2027 dan 2025, dengan fokus pada percepatan pembangunan berbasis konsep bottom-up demi keselarasan program pusat dan daerah.

Mansalong, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Menggelar Rapat Kerja Khusus untuk Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan. Dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Perencanaan Pengelolaan BWN-KP Tahun 2027 dan Pengendalian Pengelolaan BWN-KP Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 17–20 November 2025 di Bogor. Rapat Kerja Khusus (Rakersus) tersebut bersama camat dan pemerintah desa yang termasuk dalam Lokasi Prioritas (LOKPRI) kawasan perbatasan, Senin (1/12/2025).

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Camat Lumbis pada pukul 08.00 WITA dan dibuka secara resmi oleh Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Robby Nahak Serang, S.H. Dalam sambutannya, Kepala BPPD menegaskan bahwa percepatan pembangunan kawasan perbatasan tak dapat dilepaskan dari pendekatan bottom-up, yakni dengan menempatkan masyarakat, perangkat desa, dan camat sebagai aktor utama penyusun kebutuhan dan peta prioritas pembangunan daerah.

Rapat kerja ini juga membahas proyeksi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang di kawasan perbatasan, termasuk integrasi program dengan Kementerian/Lembaga berdasarkan agenda kerja BWN-KP. Melalui Rakerkus ini, setiap camat dan desa LOKPRI diharapkan menyampaikan capaian program, kendala, dan usulan prioritas pembangunan untuk masuk dalam penyelarasan program lintas sektor.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan Robby Nahak Serang, S.H sekaligus sebagai narasumber utama, Camat Lumbis Induk Drs. Rusmansyah, Sekretaris Camat Lumbis Hulu Heriyamto, SE, Camat Lumbis Pansiangan Lumbis, S.Sos, MM, Camat Lumbis Ogong Musa, SE, Camat Tulin Onsoi Kristoforus Balake, SE, Camat Sei Menggaris , dan seluruh Kepala Desa di Wilayan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan (OKPRI). Turut hadir Kepala Desa Dabulon, Anuar Sadat, sebagai undangan dalam kegiatan penyelarasan program perbatasan.

Rakerkus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan perbatasan di Kabupaten Nunukan, mengingat wilayah ini berada pada garis terdepan negara yang membutuhkan perhatian khusus baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun pelayanan dasar.

Dengan hadirnya para pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten hingga desa, kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih komprehensif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan.

Sesi diskusi dalam Rapat Kerja Khusus tersebut menjadi ruang penting bagi camat dan kepala desa untuk menyampaikan laporan perkembangan wilayah, tantangan teknis lapangan, serta usulan prioritas yang perlu mendapatkan dukungan program lintas sektor.

Dari Rapat Kerja Khusus tersebut mengasilkan beberapa kesepakatan antara lain:

1. Syukuran Warga Kabudaya atas SAH nya Wilayah Sumantipal-Sinapad Milik NKRI di Mansalong.
2. Penguatan Akselerasi , Kelembagaan dalam percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Lingkup Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
3. Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.

Dalam forum itu, Kepala Desa Dabulon, Anuar Sadat, turut memberikan pandangannya terkait urgensi percepatan pembangunan perbatasan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa. Ia menegaskan bahwa desa-desa di kawasan perbatasan membutuhkan penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, serta dukungan ekonomi produktif yang berkelanjutan.

Pemerintah  Desa adalah garda terdepan yang merasakan langsung dinamika perbatasan. Karena itu, setiap program yang disusun harus benar-benar berpijak pada kondisi lapangan agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi warga.

 Pentingnya sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan BPPD agar percepatan pembangunan perbatasan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan nasional.

Melalui Rapat Kerja Khusus ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan berupaya mempertegas komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan, memastikan setiap desa LOKPRI mendapat ruang untuk menyampaikan permasalahan dan usulan prioritas, serta mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan sebagai wajah depan Indonesia.