APDESI Merah Putih Bersiap Kukuhkan Pengurus Pusat Periode 2025–2030

Meta Deskripsi: Artikel ini mengulas rencana pelantikan dan pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APDESI Merah Putih periode 2025–2030 yang akan digelar di Auditorium Kemendes PDT. Dukungan Kementerian Desa PDT dan peran strategis organisasi, serta keterlibatan Kepala Desa Dabulon Anuar Sadat sebagai pengurus yang akan dilantik.

Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih tengah bersiap menyelenggarakan momentum penting berupa Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk masa bakti 2025–2030. Pelantikan akan digelar pada hari Selasa, 25 November 2025 bertempat di Auditorium Kemendes PDT, Jl. TMP Kalibata Jakarta Selatan

Kegiatan ini menjadi tonggak baru konsolidasi pemerintahan desa secara nasional, khususnya bagi pengurus APDESI Merah Putih yang saat ini aktif mengawal isu-isu desa dan penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Acara ini akan digelar dengan dukungan penuh dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Dukungan tersebut mencakup: memfasilitasi tempat yaitu  Auditorium Kemendes PDT sebagai lokasi pelantikan, Rekomendasi resmi dari kementerian terkait penyelenggaraan acara dan Komitmen kehadiran tokoh-tokoh nasional dalam sektor desa. Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd, dijadwalkan hadir sekaligus memberikan arahan strategis mengenai masa depan kebijakan desa dan peran APDESI Merah Putih.

Sebagai organisasi yang mewadahi: Kepala Desa, Perangkat Desa, Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APDESI Merah Putih berperan sebagai jembatan komunikasi nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. Organisasi ini memiliki fungsi strategis, antara lain: memperkuat kapasitas aparatur desa, mengawal regulasi desa, mendorong peningkatan kesejahteraan perangkat desa, serta menciptakan kolaborasi antardesa dalam pembangunan.

Pelantikan pengurus baru 2025–2030 diharapkan memperkuat gerakan desa secara nasional dalam menghadapi tantangan digitalisasi desa, ekonomi desa, hingga tata kelola keuangan desa yang semakin kompleks.

Salah satu perwakilan dari Kalimantan Utara yang akan dilantik dalam struktur baru DPP APDESI Merah Putih adalah Kepala Desa Dabulon, Anuar Sadat. Dalam struktur kepengurusan, ia dipercaya untuk membidangi Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang).  Bidang ini memegang peran penting karena berkaitan dengan: riset kebijakan desa, pengembangan model pembangunan desa, analisis kebutuhan aparatur desa dan inovasi tata kelola berbasis data.

Penempatan ini dinilai tepat mengingat sepak terjang Kepala Desa Dabulon yang sebelumnya aktif dalam penguatan digitalisasi desa, pengelolaan website desa, serta edukasi regulasi kepada perangkat desa.

Menanggapi undangan resmi pelantikan tersebut, Anuar Sadat menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk menjalankan amanah baru itu. Dalam pernyataannya, ia mengatakan:

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur diberikan amanah untuk menjadi bagian dari Pengurus DPP APDESI Merah Putih. Ini bukan hanya kehormatan pribadi, tetapi juga kesempatan bagi Desa Dabulon untuk berkontribusi lebih luas dalam pembangunan desa secara nasional. Semoga amanah ini dapat saya jalankan dengan penuh tanggung jawab demi memperkuat tata kelola desa di seluruh Indonesia.”

Ia menambahkan bahwa jabatan tersebut akan menjadi ruang bagi dirinya untuk terus mendorong inovasi desa, termasuk riset digitalisasi pemerintahan desa dan model tata kelola desa modern.

Rencana pelantikan Pengurus DPP APDESI Merah Putih periode 2025–2030 menjadi momentum besar bagi pemerintahan desa di Indonesia. Dengan kesiapan pengurus baru, dukungan Kemendes PDTT, serta partisipasi tokoh-tokoh desa dari seluruh Indonesia, acara ini diharapkan: memperkuat posisi desa dalam pembangunan nasional, memperluas jaringan sinergi antar-desa, serta menegaskan komitmen APDESI Merah Putih dalam memperjuangkan kepentingan desa secara terukur dan berkelanjutan.

Keikutsertaan Kepala Desa Dabulon Anuar Sadat semakin menegaskan bahwa desa-desa di wilayah perbatasan pun kini hadir dan diakui dalam panggung nasional pembangunan desa.