Mantapkan Tata Kelola Keuangan, Desa Dabulon Siap Menyongsong TA 2026

Meta Deskripsi: Pemerintah Desa Dabulon mempercepat penyusunan SPJ Tahap II Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar monitoring dan evaluasi ADD dan Dana Desa, kelengkapan pengusulan Tahap I TA 2026, disertai pembaruan aplikasi Coratek serta pengesahan APBDes dan RKPDes 2026.

Dabulon.simdes.id; Dalam rangka menyongsong Tahun Anggaran (TA) 2026, Pemerintah Desa Dabulon terus memantapkan langkah strategis di bidang tata kelola keuangan desa. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah percepatan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap II Tahun Anggaran 2025, yang menjadi elemen penting dalam menjaga tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Percepatan penyusunan SPJ tersebut tidak hanya ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA 2025, tetapi juga menjadi bahan utama Monitoring dan Evaluasi (Monev) Anggaran oleh pihak terkait. Selain itu, dokumen SPJ ini merupakan berkas kelengkapan wajib dalam proses pengusulan pencairan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2026, sehingga penyelesaiannya tepat waktu menjadi prioritas utama, Kamis ( 01/01/2026 ).

Seiring dengan langkah tersebut, Pemerintah Desa Dabulon juga melakukan pembaruan aplikasi Coratek sebelum akhir tahun 2025. Pembaruan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar dalam pelaksanaan tugas Bendahara Desa, khususnya yang berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan pajak, tidak mengalami kendala teknis di awal tahun anggaran berikutnya. Pemanfaatan aplikasi yang terbarui diharapkan dapat meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan kepatuhan desa terhadap kewajiban perpajakan.

Di sisi perencanaan, APBDes dan RKPDes Tahun Anggaran 2026 Desa Dabulon telah disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengesahan ini menjadi landasan awal bagi pemerintah desa dalam menyiapkan arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tahun mendatang. Meski demikian, Pemerintah Desa Dabulon saat ini masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur besaran Dana Desa untuk masing-masing desa, sebagai acuan final dalam penyesuaian struktur dan postur anggaran.

Kepala Desa Dabulon, Anuar Sadat, menyampaikan bahwa seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa dalam membangun tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan desa.

“Percepatan penyusunan SPJ Tahap II Tahun 2025 kami lakukan agar tidak ada hambatan dalam proses monitoring dan evaluasi, serta sebagai kesiapan administrasi untuk pengusulan Dana Desa Tahap I Tahun 2026. Ini menjadi komitmen kami agar pengelolaan keuangan desa berjalan tepat waktu dan sesuai aturan,” ujar Anuar Sadat.

Ia menambahkan bahwa pembaruan aplikasi Coratek merupakan langkah strategis untuk mendukung kinerja Bendahara Desa agar lebih optimal, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini menjadi indikator penting akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

“Kami ingin memastikan bahwa dari sisi administrasi, perencanaan, hingga pelaporan, Desa Dabulon benar-benar siap menyongsong Tahun Anggaran 2026. Dengan APBDes dan RKPDes yang sudah disahkan, kami tinggal menyesuaikan setelah PMK terkait besaran Dana Desa diterbitkan,” tambahnya.

Melalui percepatan penyusunan SPJ, pembaruan sistem aplikasi, serta perencanaan anggaran yang telah dipersiapkan lebih awal, Pemerintah Desa Dabulon optimistis dapat memasuki Tahun Anggaran 2026 dengan tata kelola keuangan yang lebih profesional, efektif, dan akuntabel. Langkah ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan desa yang tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.